[Al Islam 519] Alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, Rabbul ‘alamin, atas nikmat kesempatan yang dihamparkan kepada kita hingga kita bisa kembali bersua dengan syahrul mubarak (syahrus shiyam). Tidak seorang pun dari kita bisa memastikan apakah masih ada kesempatan untuk bersua dengan syahrul maghfirah di 1432 H tahun depan. Karenanya, layak kiranya kita memaksimalkan bulan Ramadhan tahun ini sebagai medium yang efektif untuk melahirkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara.

Sadar atau tidak, dari tahun ke tahun ketika kita berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan. Lalu kita menghiasinya dengan antusias dengan berbagai bentuk macam ibadah wajib maupun sunnah. Kita pun meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa; kita tinggalkan segala perkara yang haram hingga yang makruh, bahkan perkara mubah yang tidak ada nilai taqarrub-nya kepada Allah SWT. Singkatnya, Ramadhan kita isi sepenuhnya dengan ragam amal shalih.

Ramadhan di Tengah Keprihatinan

Sayang, dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, ternyata hingga saat ini kita masih menyaksikan potret kehidupan umat Islam-yang hidup di negeri dengan julukan “zamrud katulistiwa”-yang penuh dengan keprihatinan yang luar biasa. Hasil sensus BPS tahun 2010 ini menunjukkan, dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta, yang masuk kategori miskin sekitar 13% lebih atau (sekitar 30 juta lebih) itu pun jika menggunakan standar yang tidak manusiawi, yakni kemiskinan diukur dengan pendapatan perorang 1 dolar AS/hari (sekitar Rp 9 ribu). Kalau menggunakan standar Bank Dunia, yakni 2 dolar AS/hari (sekitar Rp 18 ribu) tentu kita akan menemukan angka lebih dari 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Ironisnya, meski penduduknya banyak yang miskin, negeri ini termasuk negeri terkorup. Riset PERC (Political & economic Risk Consultancy) yang berbasis di Hongkong merilis bahwa Indonesia memiliki indek korupsi hampir “sempurna”; 9,07 dari angka maksimal 10. Padahal sumber APBN negeri ini 70%-nya dari pajak rakyat. Artinya, para koruptor di negeri ini banyak mengkorupsi uang rakyat.

Di negeri ini, meski sudah 60 tahun merdeka, faktanya masih ada 183 kabupaten tertinggal yang tersebar di kawasan Indoensia Timur (70%) dan kawasan Barat Indonesia (30%).

Potret ketidakadilan dalam penegakkan hukum juga demikian kasatmata. Hukum begitu rapuh dan “jompo” jika berhadapan dengan pemilik modal, pejabat dan penguasa; tetapi begitu “gagah” saat berhadapan dengan rakyat kecil dan tidak begitu “melek” hukum.

Kasus terorisme juga terus menampilkan sikap arogan aparat dengan menumpahkan darah rakyat begitu saja hanya bersandarkan pada dugaan atau baru diduga teroris. Langkah kontra-terorisme ini tampak sarat dengan pelanggaran HAM dan tercium kuat aroma “pesanan” dari negara penjajah AS dengan proyek “perang melawan terorisme”. Bahkan ada upaya pelembagaan “perang melawan terorisme” ini dengan lahirnya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai proyek jangka panjang kontra-terorisme.

Perilaku “tak bernurani” dari para pejabat Pemerintah maupun DPR juga kerap menjadi berita dan fakta yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Misal saja, munculnya uang aspirasi, dana plesiran pejabat, uang rumah atau banyak bentuk “saweran’ lainya sudah menjadi budaya politik di negeri Indonesia. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kesulitan rakyat hari ini akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok, belum lagi jika bulan depan Pemerintah menaikkan lagi harga BBM. Ironisnya, kenaikan harga yang menjadikan daya beli masyarakat turun dan melahirkan efek domino lainnya di anggap wajar oleh penguasa negeri (Presiden SBY).

Belum lagi jika kita berbicara tentang kebobrokan moral generasi kita, dengan munculnya banyak kasus asusila/pornografi-pornoaksi. Semua itu didukung oleh media yang seolah berupaya meracuni generasi Islam sekaligus mengarahkan mereka pada kultur dan budaya Barat yang bobrok, yang tentu saja berseberangan dengan budaya Islam.

Di sisi lain, penguasa negeri ini malah justru merasa bangga karena negeri ini menjadi negara demokrasi terbesar di dunia Islam. Padahal demokrasi-kapitalis yang diterapkan di negeri inilah yang menjadi akar lahirnya peradaban “sampah” di negeri ini.

Takwa: “Buah Manis” Puasa Ramadhan

Dengan melihat semua fakta ini, kita patut bertanya, bukankah negeri ini mayoritas penghuninya adalah Muslim? Bukankah mayoritas para pejabat/penguasa yang bertengger di kursi-kursi empuk mewah itu juga mayoritas Muslim? Bukankah mereka, saat memasuki bulan Ramadhan, berbondong-bondong antusias mengisinya dengan beragam ibadah agar bisa meraih takwa?

Bukankah setiap Muslim tahu bahwa takwa adalah buah manis yang harus diraih dari proses puasa yang dilakukan sebulan penuh selama Ramadhan? Namun, mengapa puasa Ramadhan seolah tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada mereka? Mengapa usai Ramadhan mereka tidak terlahir menjadi pribadi yang baru, yakni pribadi yang benar-benar bertakwa sebagai buah dari puasa Ramadhan?

Tentu, dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, setiap Muslim merindukan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya; kehidupan yang dinamis di bawah sebuah sistem yang sahih, yang bisa menenteramkan jiwa, memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia; kehidupan yang dipimpin oleh orang-orang salih, berpandangan jauh ke depan dan visi keumatannya lebih menonjol daripada visi dan kepentingan nafsu pribadinya. Semua itu landasannya adalah takwa. Takwalah yang menjadikan manusia meraih derajat paling mulia di sisi Allah SWT:

إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقىٰكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa (QS al-Hujurat [49]: 13).

Takwa pula yang menjadi buah manis dari ibadah puasa selama Ramadhan:

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 183).

Tentu, Allah SWT tidak pernah menyelisihi janji dan firman-Nya. Jika umat ini mengerjakan ibadah puasa dengan benar (sesuai dengan tuntunan al-Quran dan as-Sunnah) dan ikhlas semata-mata mengharap ridla Allah SWT-seraya belajar memahami hakikat berbagai peribadatan untuk menjadikan dan membentuk jiwa seorang Muslim tunduk pada segala aturan (syariah) dan tuntunan yang dibawa Rasulullah saw.-niscaya hikmah takwa itu akan dapat terwujud.

Saatnya Berubah!

Sadarkah kita, bahwa Ramadhan bagi umat Islam itu bukan segalanya? Ramadhan adalah bagian dari bulan saat Allah SWT memerintahkan di dalamnya satu kewajiban, yakni ibadah puasa. Namun, kewajiban sebagai hamba Allah SWT tidak hanya sebatas puasa. Tentu masih banyak kewajiban lain selain puasa. Ya, Islam tidak sebatas puasa; atau sebatas shalat dan ibadah ritual lainnya. Namun, puasa bisa dijadikan titik tolak untuk menuju perubahan kehidupan kaum Muslim yang lebih baik secara keseluruhan.

Sejatinya, bagi setiap Muslim yang bertakwa, Ramadhan tidak akan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak ukiran yang terpahat kuat di dalam dirinya, yakni sebuah nilai kesadaran akan pentingnya kembali hidup taat dengan aturan Allah SWT.

Bagi seorang Muslim yang bertakwa, akidah dan syariah Islam adalah kebutuhan dan persoalan antara hidup dan mati. Akidah dan syariah Islam harus menjadi faktor penentu hidup ini berarti atau tidak, mulia atau hina, baik dalam di dunia maupun di akhirat kelak.

Karena itu, seorang Muslim yang bertakwa harus berani mengatakan “tidak” terhadap sekularisme. Ia harus segera membuang demokrasi dan mencampakkan ideologi Kapitalisme dengan semua nilai turunannya. Sebab, semua itu jelas-jelas bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Semua itu wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang bertakwa selagi Allah SWT masih memberikan kesempatan dan sebelum datangnya ketentuan-Nya:

حَتّىٰ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قالَ رَبِّ ارجِعونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلّى أَعمَلُ صٰلِحًا فيما تَرَكتُ ۚ كَلّا ۚ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها ۖ وَمِن وَرائِهِم بَرزَخٌ إِلىٰ يَومِ يُبعَثونَ ﴿١٠٠﴾

Hingga jika datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, “Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku bias berbuat amal salih sebagai ganti dari yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan (QS al-Mukminun []: 99-100).

Sudah menjadi fakta yang tidak terelakkan, jawaban atas carut-marutnya kehidupan kaum Muslim, khususnya di negeri ini, adalah kembali ke jalan Allah SWT, yaitu dengan menegakkan kembali hukum-hukum-Nya secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Sebab, tiada kemulian tanpa Islam, tiada Islam tanpa syariah, dan tidak akan pernah ada syariah yang kaffah kecuali dengan menegakkan Daulah Khilafah al-Islamiyah. Allah SWT berfirman:

وَيَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنونَ ﴿٤﴾ بِنَصرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشاءُ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الرَّحيمُ ﴿٥﴾

Pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Mahaperkasa lagi Penyayang (QS ar-Rum [30]: 4-5).

http://hizbut-tahrir.or.id/2010/08/11/ramadhan-saatnya-berubah/

Thursday, 12 August 2010
Image

GAZA, mediaumat.com- Lembaga Pusat Hak Asasi Manusia Palestina “Al-Mizan” mengatakan bahwa Israel menghalangi hampir lima ribu rakyat Palestina dari mendapatkan hak-hak sipil dan politik mereka, dengan tidak mendapatkan kartu indentitas diri (KTP) rakyat Palestina.

Lembaga Pusat Hak Asasi Manusia itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa “Penderitaan terus menimpa rakyat Palestina tersebut setelah mereka kembali ke wilayah Palestina yang diduduki. Penghalangan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik dari warga akan menyebabkan mereka dilanggar hak ekonomi, sosial dan budayanya.”

Dijelaskan pula bahwa “penderitaan banyak dialami oleh rakyat Palestina dengan tidak mendapatkan kartu indentitas diri (KTP) yang dikeluarkan oleh Negara Israel, dimana pemiliknya diberi hak untuk bebas melakukan perjalanan dan perpindahan. Ditegaskan bahwa penghalangan dari mendapatkan kartu identitas diri yang terus dilakukan terhadap kelompok rakyat ini akan menghalangi mereka dari bertemu dengan anggota keluarga mereka.” (moheet.com, 11/8/2010).


Assalamualaikum wr. wb

Melihat teman2 memelihara hamster, saya jadi tertarik karena binatang ini sungguh lucu dan imut mirip seperti kelinci / marmut.

Yang saya tanyankan :

1. Apakah seorang muslim boleh memelihara hamster?

2. Apakah boleh jual beli hamster?

sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb

Rokhmatul Ari Widodo
Jawaban

Waalaikumussalam Wr Wb

Saudara Rokhmatul Ari Widodo yang dimuliakan Allah swt

Didalam Fatawa al islam Sual wa Jawab no. 133190 disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di beberapa tulisan tentang hamster dan foto-fotonya yang terdapat di internet, tampak bahwa binatang ini memiliki banyak kemiripan dengan tikus.

Sebagaimana diketahui bahwa tikus adalah adalah binatang yang memiliki banyak macam dan jenisnya. Didalam berbagai penelitian disebutkan bahwa tikus memiliki 86 jenis dan mencakup 720 macam, “al Qawarid fii Butun al Arabiy” hal 75 yang ditulis oleh Adil Muhammad Ali.

Dan Hamster adalah salah satu dari jenis tikus sebagaimana disebutkan oleh si penulis itu.

Didalam kitab “al Mausu’ah al Arabiyah al Alamiyah” (26/122) disebutkan bahwa diantara spesies hewan pengerat kecil dan berbulu.. dan kebanyakan macam-macam hamster ini memiliki buntut pendek lagi kecil dan rongga mulut yang membantunya menyimpan sejumlah besar makanan. Terdapat 15 macam hamster.

Jika hamster termasuk diantara jenis tikus maka tidak diperbolehkan memeliharanya bahkan harus dibunuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram, sebagaimana hukumnya seekor tikus.

Terdapat pendapat para ulama yang menyatakan bahwa hukum ini mencakup seluruh jenis tikus.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata : “Tikus itu bermacam-macam, diantaranya : al juroz (tikus mondok), al khuld (tikus berbulu seperti beludru),… tikus onta, tikus kesturi, tikus kebun hukumnya adalah haram memakannya dan boleh membunuhnya.” (Fathul Bari juz IV hal 39). Dan tikus adalah hewan perusak yang berbahaya.

Adz Dzumairy mengatakan,”Tidak ada hewan yang lebih perusak daripada tikus, dan tidak ada yang lebih besar bahayanya darinya dan tidak ada sesuatu yang didatanginya kecuali akan dihancurkan dan dirusak olehnya.” (Hayah al Hayawan al Kubro, juz II hal 271)

Memelihara binatang seperti ini adalah sama halnya dengan memelihara binatang-binatang yang tidak bermanfaat dan membuang-buang waktu serta harta tanpa faidah… (www.islamqa.com)

Demikian pula dengan penjualan hamster maka tidaklah dibolehkan karena segala sesuatu yang haram dimakan maka haram pula diperjual-belikan kecuali kecuali ada dalil-dalil yang mengecualikannya, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Barakah bin Al ‘Uryan Al Mujasyi’i berkata; aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan sesungguhnya Allah ‘azza wajalla apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil penjualannya).

(Artikel terkait : Hukum Memelihara Ular)

Wallahu A’lam
Ustadz Sigit Pranowo, Lc. al-Hafidz
www.eramuslim.com

Hukum Memelihara Ular

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Begini pak Ustad.. Sejak kecil saya sudah memiliki hobi memelihara hewan, mulai dari kucing, kelinci, kukang, burung, ikan, iguana, kura-kura, serangga, dll.. Sekarang ini saya memfokuskan untuk memelihara berbagai macam reptil seperti ular, kura2 darat, kura2 air, kadal dan biawak.

Mengapa memilih reptil? Karena perawatannya mudah dan cepat (tidak seperti kucing yang memerlukan banyak perlakuan khusus) sehingga cocok untuk saya yang bekerja kantoran. Selain itu reptil merupakan hewan yang eksotis dan mengagumkan, serta alasan-alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan sihir maupun mistis (untuk ular), na’dzubillahiminzalik.

Sebagai tambahan, semua reptil yang saya pelihara tidak berbisa dan tidak berbahaya karena jinak, jadi benar-benar bisa diperlakukan seperti layaknya hewan peliharaan, dibelai-belai dan dibawa jalan-jalan. Selain memelihara, saya juga membeli reptil untuk kemudian dijual kembali, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi pemasukan tambahan bagi saya. Selain memelihara reptil, saya juga ’terpaksa’ memelihara dan mengembangbiakkan makanan mereka yaitu tikus putih.

Bila dikaitkan dengan sabda Rasulullah saw, ”Lima binatang berbahaya yang diperbolehkan membunuhnya dalam keadaan tidak berihrom atau berihrom yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, burung rajawali.” (HR. Muslim)

Apakah:
1. Saya termasuk nyeleneh dan berdosa karena memelihara ular dan tikus yang justru dibolehkan untuk dibunuh oleh Rasulullah saw?
2. Apa benar ungkapan ’ular adalah binatang neraka’?
3. Bagaimana hukum jual belinya?
Mohon jawabannya pak Ustad, terima kasih.
Wassaamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

yang sedang bingung

Jawaban

Waalaikumussalam Wr Wb
Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan ilmu-Nya kepada saudara penanya dan kita semua sebagai bekal untuk menjadikan kehidupan ini senantiasa berada didalam ridho-Nya.

Memelihara Ular dan Tikus

Tentunya tidak semua reptil diperintahkan untuk dibunuh bahkan ada diantaranya yang boleh dimakan seperti dobb (sejenis biawak), sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Dinar berkata,”Aku mendengar Ibnu Umar ra berkata,’Nabi saw bersabda,’Aku tidak memakan dan tidak juga mengharamkannya.” (HR. Bukhori)

Didalam riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa bibinya telah menghadiahkan kepada Rasulullah saw mentega, biawak dan keju. Maka beliau saw memakan sebagian dari mentega dan keju namun dia tidak memakan biawak karena tidak menyukainya. Meskipun biawak itu dimakan diatas hidangannya. Seandainya biawak itu haram maka ia tidak akan dimakan diatas hidangan Rasulullah saw.” (HR. Abu Daud)

Imam Nawawi mengatakan bahwa kaum muslimin telah bersepakat akan dihalalkannya biawak dan tidak makruh kecuali informasi dari para ulama madzhab Hanafi yang memakruhkannya. Juga informasi dari al Qodhi ‘Ayadh bahwa ada satu kaum yang mengharamkannya, dan aku (Nawawi) mengira bahwa itu tidaklah betul dan kalau pun betul maka hal itu dikalahkan oleh berbagai nash tentang ini dan ijma’ orang-orang sebelumnya. (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz XIII hal 143 – 145)

Adapun tentang memelihara ular atau tikus tanpa tujuan yang dibenarkan syariat, seperti untuk bahan percobaan ilmiah atau yang sejenisnya, maka ia adalah perbuatan sia-sia dan pengeluaran dana untuk biaya pemeliharaannya adalah kurang bermanfaat.

Hal yang demikian dikarenakan beberapa alasan :

Adanya perintah untuk membunuhnya baik dalam keadaan berihram ataupun tidak, sebagaimana sabda Rasulullah saw,”Lima binatang berbahaya yang diperbolehkan membunuhnya dalam keadaan tidak berihrom atau berihrom yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, burung rajawali.” (HR. Muslim)

Tidak membawa manfaat.

Artinya : “dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.” (QS. Al Mukminun : 3)

Ash Shon’ani menyebutkan bahwa alasan lima binatang itu harus dibunuh adalah karena ia telah keluar dari hukum binatang-binatang selainnya yang dilarang dibunuh oleh seorang yang sedang berihram. Ada yang mengatakan,”Karena kelima binatang itu telah keluar dari hukum binatang-binatang selainnya yang halal dimakan (fisqon), sebagaimana firman Allah swt

Artinya : “- karena Sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al An’am) didalam ayat Allah swt menamakan binatang yang tidak dimakan dengan fisqon. Ada yang mengatakan karena kelima binatang itu keluar dari hukum selainnya yang suka menyakiti, membuat kerusakan dan tidak membawa manfaat. Tiga alasan ini dikeluarkan oleh para ulama dalam keadaan halal (tidak berihram) untuk membunuh kelima binatang tersebut.” (Subulussalam juz III hal 392)

Berbahaya bagi manusia, baik bagi yang memeliharanya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya.
Ada riwayat bahwa ularlah yang membantu Iblis memasuki surga untuk menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga.

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh berkata,”Rasulullah saw bersabda,’Kami tidaklah berdamai dengan mereka (ular) sejaka kami memerangi mereka..” (HR. Abu Daud)

Yang dimaksud dengan sejak kami memerangi mereka adalah sejak terjadi peperangan diantara kami dengan mereka. Sesungguhnya peperangan dan permusuhan antara ular dan manusia adalah karena setiap kelompok dari mereka diciptakan untuk saling membunuh.

Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan peperangan adalah permusuhan antara ular dengan Adam as berdasarkan perkataan bahwa ketika iblis ingin masuk ke surga lalu dihalangi oleh para penjaganya maka pada saat itu ular membantu memasukannya kedalam surga. .Iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang yang berakibat mereka berdua dikeluarkan dari surga. Demikian dikatakan al Qori. (Aunul Ma’bud juz XIV hal 119)

Ibnu Abbas berkata,”Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu.” (Luqthul Marjan fi Ahkamil Jaan, Imam Suyuthi, edisi terjemahan hal 178)

Adapun alasan bahwa ular adalah binatang neraka maka tidak ditemukan dasar hukum atau nash-nash yang berbicara tentang hal itu. Adapun didalam Al Qur’an hanya ditemukan bahwa semua binatang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat.

Artinya : “dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,” (QS. At Takwir : 5)

Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa seluruh binatang akan dikumpulkan hingga lalat-lalat. Ia menambahkan,”Binatang-binatang liar besok akan dikumpulkan sehingga sebagian mereka akan di-qishash (dibalas) oleh sebagian yang lain, maka binatang-binatang yang bertanduk akan dibalas oleh binatang-binatang yang tidak bertanduk. Kemudian dikatakan kepadanya,”Jadilah kalian tanah maka mereka pun mati.” Ini adalah riwayat yang paling benar dari Ikrimah. (al Jami’ li Ahkamil Qur’an juz XIX hal 191)

Hukum Jual Beli Ular dan Tikus

Imam al Kasani mengatakan,”Tidaklah sah jual beli ular, kalajengking dan seluruh binatang melata di bumi yang merugikan seperti cecak, biawak, kura-kura, landak dan lainnya. Hal itu dikarenakan haram memanfaatkannya menurut syariat dan mereka adalah menjijikan yang tidak bisa dijadikan sebagai harta untuk diperjualbelikan. Disebutkan didalam “al fatawa” bahwa boleh memperjual-belikan ular yang digunakan untuk pengobatan, pendapat ini kurang tepat karena hal yang demikian adalah haram menurut syariat dan tidak diperbolehkan memanfaatkannya untuk pengobatan seperti halnya khomr dan babi. Nabi saw
bersabda,”Tidak dijadikan obat buat kalian dari sesuatu yang diharamkan terhadap kalian.” Maka tidak ada perlunya secara syariat memperjual-belikannya. (Bada’iush Shona’i juz XI hal 99)

Syeikh Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa tidak boleh memperjual-belikan serangga, ular dan tikus kecuali apabila dapat memberikan mafaat. (Fiqhus Sunnah juz II hal 55)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda,”Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan bagi mereka lemak namun mereka memperjual-belikannya dan memakan dari hasil pembayarannya. Sesungguhnya Allah swt apabila telah mengharamkan untuk memakan sesuatu kepada suatu kaum maka Dia swt juga mengharamkan harga (jual belinya).” (HR Abu Daud dan Ahmad)

Kata-kata Rasulullah saw didalam hadits tersebut,,” Sesungguhnya Allah swt apabila telah mengharamkan untuk memakan sesuatu kepada suatu kaum maka Dia swt juga mengharamkan harga (jual belinya).” menjadi dalil bagi para ulama bahwa segala sesuatu yang diharamkan untuk dimakan maka haram pula diperjual-belikan kecuali apabila ada dalil yang mengecualikannya seperti terhadap keledai, budak dan lainnya.

Sedangkan usaha ternak dan jual beli reptil termasuk ular dan tikus yang saudara penanya jalankan bukanlah termasuk sesuatu yang darurat (terpaksa) karena hanya berupa pemenuhan hobi dan hasil yang didapat juga hanya untuk tambahan saja.

Namun jika saudara ingin tetap memelihara dan memperjual-belikannya maka saudara harus memikirkan sisi-sisi apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dari binatang-binatang tersebut—meskipun kemudharatannya lebih besar dari manfaatnya—agar tidak jatuh kedalam perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana disebutkan diatas.

Kemudian saudara juga harus menjualnya kepada para pembeli yang tepat yang betul-betul akan memanfaatkannya.

Wallahu A’lam

Ustadz Sigit Pranowo, Lc. al-Hafidz
www.eramuslim.com

Press Release
UKM Tak Berhak Berbicara Lebih dalam Open House Angkatan 47
Oleh : Nurhadi ( Humas BKIM)

UKM merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang memberikan wadah dan pelayanan kepada mahasiswa dalam menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakatnya yang ada dalam diri mahasiswa serta UKM juga memiliki tanggung jawab terhadap institusi IPB untuk membantu memfasilitasi kegiatan mahasiswa. Tidak salah jika kemudian UKM punya inisiatif untuk bagaimana caranya mahasiswa baru angaktan 47 mengetahui keberadaan UKM yang ada di IPB serta memperkenalkannya dalam acara Open House.
Inisiatif untuk mengadakan acara Open House ini sejak awal pertama kali diadakannya kegiatan ini merupakan murni ide temen-temen UKM bukan dari institusi IPB ataupun kelembangaan lainnya ( BEM atau DPM ). Akan tetapi seiring dengan berjalananya waktu kegiatan ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya. UKM tidak lagi diberikan prioritas untuk diperkenalkan kepada mahasisiwa baru dalam acara ini. Hal itu terbukti sejak beberapa tahun ini setiap acara Open House dilaksanakan, penempatan stand UKM diposisikan paling belakang setelah Unit Pelayanan Terpadu / UPT (Perpustakaan, Gymnasium, dan Masjid Al-Hurriyah dll), Fakultas, dan Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) dansejak itu pula UKM tidak pernah diposisikan paling depan, justru yang selalu paling depan adalah UPT.
Meskipun posisi tidak sepenuhnya mempengaruhi stand akan tetapi hal itu berdampak pada pengunjung stand ( mahasiswa baru ) untuk mencari tahu informasi tentang UKM. Informasi yang di dapat oleh mahasiswa baru tentang UKM tidak sepenuhnya di dapat, sebab mereka setelah sampai ke stand UKM waktu yang diberikan panitia sudah habis sehingga tidak sempat lagi untuk bertanya dan mencari tahu inforamsi UKM. Padahal kalau kita kembali pada tujuan awal diadakannya kegiatan Open House dengan fakta yang terjadi saat ini, tujuan untuk memperkenalkan UKM ke mahasiswa baru tidak akan mungkin sepenuhnya terwujud.
Alasan yang selama ni yang di sampaikan paniti (DPM TPB) dalam penempatan posisi (cluster) adalah dasar hirarki legalitas kelembagaan serta keikutsertaan UPT dalam kegiatan Open house menurut kami tidak rasional dan tidak bisa kami terima sebab pertama, Asas hirarki legalitas tidak bisa di jadikan dasar dalam penentuan posisi cluster sebab UKM juga memiliki hirarki legalitas sama dengan kelembagaan lainya (UPT,Fakultas dll) dan tidak ada hubungan sama sekali antara posisi stand (cluster) dengan hirarki legalitas. kedua, tidak sesuai dengan tujuan awal Open House. Ketiga, keterlibatan UPT dalam acara open house mestinya yang terlibat di dalamnya bukan dari pihak mahasiswa tapi pegawai UPT sendiri.
Dengan dasar alasan-alasan diatas kami seluruh UKM IPB menyatakan sikap bahwa “ selama tidak ada etikat baik dari pihak panitia Open House (DPM TPB) untuk mengubah aturan yang diterapkan saat ini, kami UKM akan memboikot acara Open House dan akan membuat Open House sendiri “ .

Ada yang menyatakan, bahwa menentukan awal-akhir Ramadhan tidak harus dengan rukyat, tetapi bisa dengan hisab (perhitungan astronomi), sebagaimana yang digunakan dalam menentukan waktu shalat. Apakah memang boleh demikian? Jika tidak, mengapa? Bukankah, hisab boleh digunakan dalam menentukan waktu shalat, berarti seharusnya boleh juga digunakan untuk menentukan awal-akhir Ramadhan?

Untuk menjelaskan boleh dan tidaknya hal di atas, kami akan jelaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1-  Allah SWT meminta kita agar beribadah sebagaimana yang Dia perintahkan. Jika kita beribadah kepada-Nya bukan dengan cara yang Dia perintahkan, maka kita telah melakukan kesalahan, bahkan apa yang kita lakukan itu kita anggap baik dan benar sekalipun.

2-  Allah SWT memerintahkan kita berpuasa dan berhariraya karena melihat hilal (rukyat al-hilal). Dia juga telah menjadikan rukyat sebagai sebab berpuasa dan berhari raya:

“Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya.” (HR. Muslim)

Jika kita telah melihat hilal Ramadhan, maka kita berpuasa, dan jika kita melihat hilal Syawal, maka kita pun berhari raya.

3- Jika kita tidak melihat hilal Syawal, misalnya, karena mendung benar-benar telah menyelimutinya, sekalipun hilal tersebut nyata-nyata ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya, karena ada penghalang (mendung) yang menghalanginya, maka kenyataannya kita tidak akan berpuasa dan berhari raya karena alasan awal bulan. Sebab, haditsnya dengan tegas menyatakan:

“Jika mendung telah menghalangi kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan Sya’ban.” (HR. Muslim)

4-  Allah SWT tidak membebani kita untuk beribadah kepada-Nya dengan cara yang tidak Dia perintahkan. Misalnya, kalau seandainya hisab (perhitungan astronomi) menyatakan, bahwa besok secara pasti adalah bulan Ramadhan —dimana pada zaman sekarang perhitungan astronomi bisa menetapkan posisi bulan sejak bulan tersebut lahir hingga bulan purnama, kemudian menyusut, serta menghitungnya dari waktu ke waktu— tetapi faktanya kita memang benar-benar tidak bisa melihat hilal tersebut, karena mendung misalnya, maka status orang yang berpuasa —karena perhitungan tersebut— adalah dosa, meski dengan alasan bahwa Ramadhan memang benar-benar telah masuk. Dia tetap dianggap berdosa, karena hilal belum bisa dilihat, tetapi dia tetap berpuasa, padahal seharusnya dia menyempurnakan Sya’ban menjadi 30 hari. Setelah itu, baru berpuasa. Jadi, orang yang berpuasa Ramadhan dalam kondisi seperti ini pada dasarnya berdosa, karena dia telah melakukan pelanggaran. Sementara itu orang yang menyempurnakan hitungan Sya’ban juga belum berpuasa, meski hilal tadi nyata-nyata ada, tetapi tertutup awan, maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahala karena mengikuti hadits Nabi di atas.

5-  Dari sini tampak dengan jelas, bahwa kita tidak berpuasa dan berhari raya karena faktor bulannya, tetapi karena melihat hilal. Jika kita telah melihatnya, maka kita wajib berpuasa. Jika belum melihatnya, maka kita pun tidak boleh berpuasa, sekalipun bulan tersebut —menurut perhitungan astronomi— benar-benar telah masuk.

6-  Jika ada sejumlah saksi, dan mereka telah memberikan kesaksian terhadap rukyat, maka mereka pun harus diperlakukan sama dengan kasus kesaksian yang lain. Jika saksinya Muslim dan tidak Fasik, maka kesaksiannya bisa diterima. Jika saksi tersebut tampaknya bulan Muslim, dan tidak adil, atau Fasik, maka kesaksiannya tidak boleh diterima.

7-  Penetapan kefasikan saksi juga harus dilakukan melalui pembuktian syar’i, bukan berdasarkan perhitungan astronomi. Dengan kata lain, perhitungan tersebut tidak bisa digunakan untuk membangun hujah (argumentasi). Misalnya, Anda mengatakan, “Beberapa jam lalu, telah terjadi lahirnya anak bulan, sehingga sekarang tidak bisa dilihat…” Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahli astronomi tentang tenggat waktu setelah lahirnya anak bulan yang memungkinkan dilakukannya rukyat. Jadi, kesaksian yang menjadi saksi perhitungan astronomi tersebut tidak boleh dijadikan hujah, tetapi perhitungannya bisa dibahas, dan dinyatakan benar setelah melihat hilal. Dia juga boleh ditanya, di mana hilal tersebut muncul, sementara yang lain menyaksikannya secara langsung. Begitu seterusnya. Setelah itu, kesaksian rukyat tersebut diterima atau ditolak berdasarkan prinsip ini.

8-  Siapa saja yang menelaah nas-nas yang menyatakan hukum puasa, pasti akan menemukan adanya perbedaan antara nas-nas yang menyatakan hukum shalat. Puasa dan hari raya telah dihubungkan dengan rukyat:

“Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya.” (HR. Muslim)

“Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan (hilal Ramadhan), maka hendaknya dia berpuasa.” (QS. Al-Baqarah [02]: 185)

Jadi, yang menentukan (puasa dan hari raya) adalah rukyat. Berbeda dengan nas-nas shalat, yang dihubungkan dengan waktu:

“Dirikanlah shalat, karena matahari telah tergelincir.” (QS. Al-Isra’ [17]: 78)

“Jika matahari telah tergelincir, maka shalatlah kalian.” (HR. at-Thabrani)

Jadi, praktik shalat tergantung pada waktu, dan dengan cara apapun agar waktu shalat itu bisa dibuktikan, maka shalat pun bisa dilakukan dengan cara tersebut. Jika Anda melihat matahari untuk melihat waktu zawal (tergelincirnya matahari), atau melihat bayangan agar Anda bisa melihat bayangan benda, apakah sama atau melebihinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits-hadits tentang waktu shalat; jika Anda melakukanya, dan Anda bisa membuktikan waktu tersebut, maka shalat Anda pun sah. Jika Anda tidak melakukannya, tetapi cukup dengan menghitungnya dengan perhitungan astronomi, kemudian Anda tahu bahwa waktu zawal itu jatuh jam ini, kemudian Anda melihat jam Anda, tanpa harus keluar untuk melihat matahari atau bayangan, maka shalat Anda pun sah. Dengan kata lain, waktu tersebut bisa dibuktikan dengan cara apapun. Mengapa? Karena Allah SWT telah memerintahkan Anda untuk melakukan shalat ketika waktunya masuk, dan menyerahkan kepada Anda untuk melakukan pembuktian masuknya waktu tersebut tanpa memberikan ketentuan detail, tentang bagaimana cara membuktikannya. Berbeda dengan puasa. Dia memerintahkan Anda berpuasa berdasarkan rukyat. Dia pun menentukan sebab (berpuasa dan berhari raya) untuk Anda. Lebih dari itu, Dia menyatakan kepada Anda: “Jika mendung menghalangi rukyat, sehingga tidak terlihat, maka janganlah Anda berpuasa, meskipun hilal tersebut ada di balik mendung, dimana Anda yakin hilal tersebut ada melalui perhitungan astronomi.”

9-  Allah SWT adalah pencipta alam ini. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pengetahuan tentang pergerakan bintang dan rinciannya adalah anugerah dari Allah kepada umat manusia. Tetapi, Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk beribadah dengan berpijak kepada perhitungan astronomi, tetapi memerintahkan kita untuk melakukan rukyat, sehingga kita pun beribadah kepada-Nya sebagaimana yang diperintahkan, dan tidak beribadah kepada-Nya dengan apa yang tidak diperintahkan.

Dengan demikian, hanya rukyat-lah satu-satunya penentu dalam berpuasa dan berhari raya, bukan perhitungan astronomi. Berangkat dari sana, maka saya tegaskan, bahwa perhitungan astronomi tersebut tidak boleh digunakan untuk berpuasa dan berhari raya, tetapi hanya rukyat-lah satu-satunya yang boleh. Sebab itulah yang dinyatakan dalam nas-nas syariah.(Email: // <![CDATA[
var prefix = ‘mailto:’;
var suffix = ”;
var attribs = ”;
var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’;
var addy97508 = ‘syiar.ipb’ + ‘@’;
addy97508 = addy97508 + ‘gmail’ + ‘.’ + ‘com’;
document.write( ‘‘ );
document.write( addy97508 );
document.write( ” );
// ]]>
syiar.ipb@gmail.com // Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya // <![CDATA[
document.write( ” );
// ]]>)

http://bkimipb.org/Tsaqofah/penentuan-awal-akhir-ramadhan.html

Kongres umat Islam ke-V tanggal 7-10 Mei 2010 lalu memang menghasilkan beberapa rekomendasi yang cukup membawa angin segar bagi penegakkan syariah di Indonesia. Namun masih ada petanyaan besar yang tersisa dari beberapa ormas Islam mengenai sekulerisme yang justru masih melekat di hati para pejuang syari’ah.

Dalam rangka memperingati miladnya yang ke 32 yang lalu, sebuah organisasi Islam terkemuka di Indonesia bersama sejumlah ormas Islam pernah menyatakan bahwa bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final dan mengikat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Umat Islam sebagai bagian terbesar wajib memelihara keutuhan NKRI. Demikian pula salah seorang tokoh ormas Islam menilai bahwa Konferensi Khilafah Internasional yang digelar di Jakarta, pada 12 Agustus 2007 lalu, semakin mempertegas upaya pendirian Khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal itu, katanya, jelas sangat berbahaya karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tokoh lain dari ormas Islam yang sama di hadapan ribuan pengurus ranting ormas tersebut menegaskan, “Jika ada aliran yang mempertanyakan lagi konsep NKRI maka harus berhadapan dengan kita,” tegasnya.

Benarkah NKRI dan juga demokrasi sudah final? Benarkah negeri dengan pondasi ekonomi neoliberal yang mengakibatkan privatisasi besar-besaran dan pencabutan subsidi untuk rakyat (lihat APBN terbaru 2010) ini dikatakan sudah final? Bagaimana pernyataan finalnya NKRI tersebut bisa keluar dari orang yang mengaku Islam (yang mengklaim pejuang Islam) padahal bisa kita lihat bahwa wewenang syari’ah di negeri ini masih terbatas pada wilayah nikah, talak, waris dan lain-lain; persis seperti wewenang yang diberikan penjajah Belanda (kewenangan Peradilan Agama yang didasarkan pada UU No. 7 tahun 1989 (disahkan 29 Desember 1989), tidak banyak berbeda dengan kewenangan Peradilan Agama (Priesterraad) di masa penjajahan Belanda berdasarkan  Resolusi Gubernur Jenderal No. 12 tertanggal 3 Juni 1823, tentang Pengadilan Agama di Palembang juga dengan pasal 78 Regeeringsreglement (RR) 1854 (Stbl. 1855 No. 2)?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya ditentukan terlebih dahulu makna dari pertanyaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kata sudah final tersebut?.

Sesuai dengan pendapat pihak yang mengeluarkan pernyatan tersebut, bahwa final artinya bahwa kedua hal tersebut (demokrasi dan sistem kewilayahan NKRI) tidak boleh diganti, tidak menyusut dan tidak mengemban lagi. Definisi tersebut mencakup dua hal. Yaitu final secara konstitusi dan final secara hakiki/tabiat alami. Final jenis pertama (secara konstitusi) berarti secara hukum bentuk tersebut sudah final, sehingga ketika ada usaha-usaha dari pihak manupun juga yang ingin mengubahnya, baik itu menyusutkan atau menambah, tidak dibenarkan secara hukum. Artinya setiap proses menuju menyusutan ataupun pengembangan demokrasi dan wilayah NKRI adalah cacat secara hukum, melanggar konstitusi dan wajib dihukum sebagaimana pengkhianan negara. Final jenis kedua adalah bahwa secara akal dan logika normal keduanya tidak akan mungkin berubah. Bahkan mustahil untuk berubah. Pengertian ketiga yang mungkin dimaksudkan dengan pernyataan tersebut adalah bahwa secara dalil (pandangan syara’) NKRI dan demokrasi sudah mencapai titik maksimal dalam mengatur kehidupan kaum muslimin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Polemik Finalnya Wilayah NKRI
Untuk pengertian final yang pertama (secara konstitusi) dalam hal bentuk kewilayahan NKRI, faktanya tidak kita temukan di Indonesia. Buktinya proses jajak pendapat di Timor-Timur adalah proses yang legal. Padahal jajak pendapat tersebut mengarah kepada menyusutnya wilayah RI menjadi minus Timor-Timur. Kalau memang di dalam UUD dan UU indonesia wilayah negara adalah final maka proses jajak pendapat (referendum) Timor Timur adalah melanggar konstitusi. Karena salah satu opsinya yang (mungkin akan terjadi) adalah Timor Timur berpisah dengan Indonesia. Namun kenyataannya memang proses tersebut sah dan konstitudional.

Untuk pengertian kedua juga mengikuti fakta pertama bahwa secara logika bisa saja wilayah Indonesia akan menyusut jika fakta pertama terulang lagi di beberapa daerah. Apalagi masalah wilayah, adalah sesuatu yang sangat relatif dengan beberapa sebab:
Pertama,Penyatuan wilayah adalah berdasarkan kepentingan dan proses politik. Jika kepentingan sama, akan bersatu, jika berbeda akan berpisah. Apa lagi kondisi politik luar negeri dengan AS sebagai pengaturnya dalah sebuah keadaan yang sangat dinamis. Contohnya adalah bagaimana peran PBB dan AS dalam kasus lepasnya Tim-Tim. Tengok juga kasus Irak yang sekarang menjadi Negara bagian AS. Juga masalah Jerman Barat dan Jerman Timur, Ceko dan Slovakia, yang sekarang mengalami perubahan wilayah karena proses politik yang dinamis di wilayah tersebut. Dengan demikian masalah wilayah (termasuk NKRI) apakah sudah final atau tidak bukanlah hal yang esensial untuk dibicarakan karena memang hal tersebut fleksibel.

Kedua, Kesepakatan wilayah rata-rata pembagian penjajah, bukan secara alami. Misalnya Indonesia mengapa sesama ras melayu seperti Malaysia tidak masuk NKRI sementara yang ras papua yang sama sekali beda dengan suku lainnya, masuk dalam NKRI? Jawabannya karena demikianlah pembagian antara para penjajah dahulu. NKRI adalah wilayah jajahan belanda, sementara Malaysia jajahan Inggris. Maka jadilah dua wilayah tersbeut tidak disatukan. Bahkan tidak ada hubungannya antara hal ini dengan suku bangsa yang terbentuk alami yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 11. Jika demikan keadaannya maka darimana kita menyimpulkan bahwa wilayah tersebut tidak boleh dan tidak akan bisa diganggu gugat sampai hari kiamat? Sungguh logika yang konyol.

Anehnya para pengusung statemen keliru tersebut malah mencap bahwa yang membahyakan NKRI (yang sudah final menurut mereka tersebut) adalah pejuang syari’ah (dan khilafah). Padahal jika mau jujur, yang layak dicurigai dalam masalah keutuhan NKRI bukanlah kaum muslimin pejuang syari’ah dan Khilafah, melainkan penjajah asing sebagai pembawa demokrasi itu sendiri.

Disadari atau tidak, pada faktanya intervensi asing dalam setiap separatisme cukup terasa. Sebagai contoh, referendum Timor-Timur yang sarat kecurangan akibat intervensi asing lewat bahkan PBB. Juga fakta pasca penandatanganan MoU Helsinski antara Pemerintah RI dan GAM yang dianggap banyak pengamat lebih menguntungkan kelompok separatis, pihak mediator Barat mengambil kendali. Kehadiran Aceh Monitoring ini diduga merupakan kepanjangan tangan dari pihak Barat yang ingin mengambil keuntungan dari perdamaian RI dan GAM. Dalam kasus separatisme lainnya, seperti RMS, keterlibatan asing cukup terlihat; dari mulai pengadaan persenjataan yang relatif canggih yang dimiliki RMS hingga kaburnya pemimpin RMS ke Washington DC. Bahkan disinyalir, menurut laporan intelijen TNI, jumlah intelijen asing yang melakukan spionase dan terlibat langsung dalam konflik cukup banyak. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat banyak sekali pulau-pulau kecil di gugusan kepulauan Maluku yang dapat dijadikan tempat persembunyian.

Sedangkan dari kacamata akidah, jika kita hanya terkungkung dengan wilayah NKRI, semangat yang kita gunakan hanyalah ashabiyah yang justru dibenci oleh Rasulullah. Karena setuju atau tidak, ikatan yang mengikat kita dalam NKRI adalah nasionalisme (kebangsaan) yang konsekuensinya adalah ketidakberdayaan kaum muslimin sendiri untuk menerapkan fungsi rahmatan lil muslimin seperti membantu kaum muslimin lain yang dibantai di berbagai wilayah. Fungsi rahmatan lil ‘alamin pun jauh dari harapan untuk diwujudkan. Bagaimana mau menajdi rahmat bagi seluruh alam padahal menolong saudara sendiri sesama muslim pun tidak kuasa dan tidak berdaya akibat kungkungan paham (yang disakralkan) semisal nasionalsime?

Pembuktian Finalnya Sebuah Sistem
Mengenai apakah sebuah sistem sudah final atau tidak membutuhkan telaah khusus. Kita harus meneliti dahulu bagaimana kah watak sebuah sistem itu dikatakan final atau tidak.

Kacamata paling shahih (dan satu-satunya yang shahih) bagi seorang muslim melihat permaslahan ini adlaah kacamata aqidah. Artinya sebuah seistem dikatakan final jika memenuhi syarat tertetnu yaitu: membawa kepda ketakwaan. Konkretnya, sistem tersebut dikatakan fiinal jika makna takwa mampu diaplikasikan oleh sistem tersbeut secara nyata. Takwa berarti menjalankan semua perintah. Untuk tuntutan ini maka sistem final marus mampu menjalankan isi Qur’an seluruhnya. Padahal Ketika kita menyatakan bahwa NKRI sebagai bentuk negara sudah final berarti sistem yang ada di dalamnya (yaitu demokrasi) pun final. Pertanyaannya adalah mampukah demokrasi melakukannya???? Bagaimana cara demokrasi menjalankannya? Tentu mustahil dengan beberpa alasan fundamental:

Pertama, asas demokrasi yang sekuler, artinya memisahkan agama dari kehidupan. Berarti tidak lah mungkin Al-Qur’an sebagai salah satu agama dalam sistem denokrasi kemudian menjadoi sumber hukum (bahkan satu-satunya sumber hukum). Karena hal tersebut bertentangan akidah sekulerisme dari demokrasi sendiri.

Kedua, aplikasi demokrasi yang mentabani HAM dan kebebasan. Berarti nilai tersebut merupakan nilai yang resmi diadopsoi oleh negara sebagai pengatur pergaulan sosial. Dengan demikian ajaran agama (termasuk Islam) menurut demokrasi harus tunduk di bawah nilai HAM dan kebebasan.
Pengertian takwa yang kedua dalah menjauhi larangan Allah. Atau mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ini lebih mudah dijawab. Bukankah demokrasi menghalalkan khamr sementara Allah mengharamkannya, (demikian pula aliran sesat, pelacuran dengan lokalisasinya dan lain-lain)? Lalu dari mana seorang yang masih berakidah Islam menyatakan demokrasi telah final, sementara dia menjadi sistem penghalang penerapan ketakwaan?? Demokrasi bukan hanya tidak mampu mengakomodasi syari’ah tetapi bertentangan secara nyata dengan syari’ah dan standar-standar Islam.

Lebih lajut, keberadaan negara Indoensia bagi pihak pendukung NKRI (dan demokrasi) sudah final juga didukung oleh sejarah. Padahal faktor sejarah juga membuktikan bahwa NKRI (dan demokrasi) bukan lah sesuatu yang final menurut pendiri negara. Adanya tarik ulur piagam jakarta untuk dimasukkan dalam UUD masih menyisakan polemik sampai beberapa tahun paska proklamasi Indonesia dikumandangkan. Bahkan pada sidang konstuante pun dasar negara Islam pun masih dibahas secara serius sebelum lembaga tersebut dibubarkan secara zhalim oleh penguasa.

Ulama-ulama Muslim terdahulu negeri ini tidak pernah sepakat dengan pernyataan finalnya demokrasi dan NKRI. Ahmad Hassan misalnya menyatakanpemerintahan secara demokrsi atau kedaulatan rakyat semata-mata berdasarkan kemauan rakyat. Kalau rakyat mau halalkan zina, mengizinkan produksi minuman beralkohol dan seterusnya niscaya boleh. Sedangkan menurut Islam, yang haram tetaplah haram; yang makruh tetaplah makruh; dan yang sunnah tetaplah sunnah. Buya HAMKA ketika masuk konstituante beliau menyarankan agar dalam sial pertama pancasila dimasukkan kalimat kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Natsir dalam sidang konstituante juga menyatakan bahwa Islam berbeda dan lebih baik daripada sekulerisme. Dan lebih layak dijadikan asas negara dan UUD.

Sejarah tersebut (walaupun bukan lah sumber hukum) bisa dugunakan sebagai argumen pelengkap bahwa negara ini memang masih menyisakan PR yang legal dari para pendirinya berupa Islam yang mestinya diambil sebagai dasar negara. Dan ini menjadi agenda utama perjuangan umat Islam sebagai warisan perjuangan ulama terdahulu. Bukan malah menyerah dan menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dibenahi lagi dari dasar negara dan pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian satu-satunya argumentasi yang paling akhir bagi pihak yang sepakat finalnya demokrasi adalah karena demokrasi lah yang sedang diterapkan sekarang, titik. Jadi argumentasinya hanya dibangun dari logika picik dan sempit tersebut. Tentu saja orang muslim berakal dan beriman akan mengetahui kebodohan ide tersebut. Menganggap sistem demokrasi-sekular yang ada sudah final dan dianggap harga mati juga sejalan dengan kehendak skenario Kapitalisme global di bawah pimpinan AS. Padahal sistem demokrasi adalah sistem kufur, najis serta thâghût yang wajib dibuang ke tong sampah peradaban.

Kesimpulan
Kesimpulannya NKRI dan demokrasi bukanlah sesuatu yang final. Baik secara dalil maupun secara watak alami sebuah sistem wilayah dan bentuk negara. Selanjutnya yang memenuhi syarat secara dalil untuk dikatakan final adalah khilafah. Khilafah satu-satunya institusi yang sudi dan berhak menerapkan syari’ah secara kaffah, hal mana yang tiudak akan pernah mau dilaksanakan oleh sistem demokrasi.

Khilafah lah yang akan menjadikan negeri ini mandiri dan terlepas dari penjajahan multidimensional negara kafir penjajah. Khilafah juga tidak perlu ditakuti karena bukan untuk mengurangi wilayah NKRI namun untuk menambahnya. Kelak jika anda ingin mengunjungi Makkah atau Tokyo, anda tidak akan terlalu repot mengurusi surat-surat yang terlalu ribet,  karena Makkah masih satu wilayah negara dengan kita. Bukan kah ini lebih baik?Wallau a’lam.

(Oleh Salman Faris, BKLDK)

Search